GLOBALMEDIAKENCANA | Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerja reses untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum untuk memperkuat sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Provinsi Lampung. Ia menegaskan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten dan kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada tahun 2025. Angka tersebut telah melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang ditetapkan sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT sebesar 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada tahun 2023 menjadi 1,48 MTOE pada tahun 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan skala nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama kegiatan ini adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat tanggal 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun, hingga bulan Januari 2026, realisasinya masih berada pada angka nol kilometer.

“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan dengan lancar, maka kontribusinya akan mencapai sekitar 17,7 persen dari target nasional tahun 2026. Ini bukan kegiatan kecil, melainkan memiliki nilai yang signifikan,” ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Total cakupan kegiatan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan mulai Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga upaya mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan secara sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat utama untuk mencegah terjadinya resistensi dari masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang cukup signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan proses pematangan melalui kegiatan eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan bumi. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka potensi sumber daya baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi migas skala nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan bahwa estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan akan dimulai pada bulan Juni 2026, dilanjutkan dengan tahapan studi dan pemboran eksplorasi pada tahun 2028.

Jika ditemukan cadangan yang ekonomis, tahapan berikutnya akan meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada tahun 2032. “Tanpa eksplorasi yang dilakukan hari ini, tidak akan ada produksi migas di masa depan,” ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan proses perizinan, termasuk proses Penilaian Dampak Lingkungan Hidup (PPKH) dan koordinasi lintas instansi terkait. Pemerintah daerah juga mendorong terciptanya sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM dapat berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. (*/Yolan)