GLOBALMEDIAKENCANA JAKARTA– Polemik antara anggota Komisi II DPR RI Deddy H. Sitorus dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) memasuki babak baru. Praktisi pemilu sekaligus wartawan senior David Susanto mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar pemeriksaan secara terbuka dan menghadirkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai saksi.

Desakan itu disampaikan David menanggapi laporan KWP terhadap Deddy Sitorus yang terdaftar di MKD dengan nomor pengaduan 78.

3 Alasan Dasco Layak Jadi Saksi

David menyebut ada 3 poin kuat yang membuat kehadiran Dasco penting dalam persidangan MKD.

Pertama, posisi Dasco sebagai salah satu juru bicara parlemen.”Komunikasi publik DPR RI semestinya tetap memperhatikan tata kelembagaan dan kewenangan yang berlaku,” ujar David dikutip dalam pernyataan kepada wartawan.

Kedua, sikap Dasco dalam merespons polemik tersebut. David mempertanyakan mengapa Dasco pernah tampil sebagai mediator kasus Hotman Paris vs Ketua PWI, namun bersikap berbeda dalam kasus sesama anggota DPR ini.

“Padahal pihak Deddy Sitorus sudah membantah, rekaman video sudah beredar, dan BBHAR PDIP juga sudah layangkan somasi ke KWP,” katanya.

Ketiga, hubungan Dasco dengan Koordinator KWP Ariawan. David menyebut Ariawan dikenal memiliki kedekatan dengan Dasco. Hal ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi soal independensi KWP.

“Kalau perkara ini masuk ke persidangan MKD, menurut saya Sufmi Dasco Ahmad layak dimintai keterangan. Bukan untuk menghakimi, tetapi supaya persoalannya terang dan tidak menyisakan tanda tanya,” tegas David, Selasa (11/8/2026).

Kronologi: KWP Laporkan Deddy ke MKD

Sebelumnya, KWP resmi melaporkan Deddy Sitorus ke MKD pada 31 Juli 2026. Laporan dilayangkan buntut pernyataan Deddy dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri yang dinilai merendahkan profesi wartawan, termasuk penggunaan istilah “gerombolan sirkus”.

KWP meminta Deddy meminta maaf terbuka dalam 1×24 jam. Namun Deddy menolak dan justru mempersilakan KWP membawa persoalan ke MKD. KWP pun melampirkan rekaman video sebagai barang bukti.

Deddy Sitorus membantah tudingan menghina wartawan. Ia menjelaskan pernyataannya ditujukan untuk kondisi ruangan rapat yang ramai oleh staf dan tenaga ahli, bukan kepada insan pers.

Persoalan melebar setelah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP melayangkan somasi kepada pengurus KWP, lErwin Syahputra Siregar.

MKD Diminta Uji Semua Fakta

David menegaskan dirinya tidak mencampuri proses etik di MKD. Namun ia menilai seluruh pihak yang mengetahui perkara harus dimintai keterangan proporsional.

“Jangan sampai persoalan etik di DPR hanya berhenti pada siapa yang paling keras menyampaikan tudingan. MKD harus menguji seluruh fakta,” ucapnya.

Ia berharap proses di MKD menjadi momentum menjaga hubungan parlemen dan wartawan tetap profesional, saling menghormati, serta menjunjung kebebasan pers dan etika kelembagaan.

“Kalau memang tidak ada persoalan, semua pihak seharusnya berani membuka fakta di hadapan MKD. Justru dari situlah publik bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang keliru,” pungkas David. (And)