GLOBALMEDIAKENCANA | JAKARTA– Indonesia Accountability Watch (IAW) melayangkan kritik keras kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Penyebabnya: pertemuan yang mempertemukan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan pengacara Hotman Paris Hutapea di kediaman Dasco. Buntutnya, laporan PWI ke Polda Metro Jaya resmi dicabut.

IAW menilai langkah itu berbahaya. Ini bentuk dugaan intervensi politik ke ranah hukum.

*”Dasco Mengintervensi Penegakan Hukum”*

Direktur IAW, Drs. H. Hasan Basri, S.H, M.H tak bisa menahan kekecewaan, pada Jumat (31/7/2026).

“Dasco bisa dibilang telah mengintervensi penegakan hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya,” kata Hasan kepada wartawan.

Bagi IAW, tindakan politisi Partai Gerindra itu menciptakan preseden buruk. Seorang pimpinan DPR memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan untuk “mendamaikan” kasus yang sudah masuk proses hukum.

“Hukum itu berdiri sendiri. Tidak bisa dicampur aduk dengan kepentingan politik,” tegas Hasan Basri.

*”Kalau Politik Ikut Campur, Hancurlah Keadilan”*

Hasan mempertanyakan peran Dasco sebagai “makcomblang”.

Apa urgensinya seorang `Wakil Ketua DPR RI` ikut campur urusan laporan polisi antara PWI dan Hotman Paris?

“Patut diduga ada sesuatu di balik pertemuan tersebut,” ujar Hasan.

Ia memperingatkan: jika hukum sudah ditunggangi politik, maka keadilan akan mati. “Kalau kepentingan politik sudah ikut bermain dalam proses hukum maka hancurlah penegakan hukum di negara ini. Tidak ada lagi penegakan hukum, tidak ada lagi keadilan,” ujarnya.

Hasan menegaskan, legislatif tidak boleh masuk ke ranah penegakan hukum. Hukum harus berjalan tegak lurus.

*Kronologi: Dari Laporan ke Jabat Tangan*

Polemik berawal saat Hotman Paris diduga melecehkan profesi wartawan. Saat jumpa pers di Kejagung pekan lalu, Hotman melontarkan: “Kamu punya otak nggak, tanya kekak”.

PWI Pusat langsung melapor ke Polda Metro Jaya.

Namun Selasa (28/7/2026) suasana berubah 180 derajat. Dasco mengunggah foto dirinya, Hotman, dan Akhmad Munir duduk semeja sambil berjabat tangan.

“Persatuan Indonesia. Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI @munir.akhmad dan @hotmanparisofficial hari ini,” tulis Dasco.

Akhmad Munir membenarkan pertemuan itu atas undangan Dasco. Tujuannya: mengakhiri polemik dan mengedepankan persatuan.

Hasilnya: PWI Pusat memutuskan mencabut laporan polisi.

“Laporannya akan dicabut,” ujar Munir.

*Pertanyaan Besar IAW*

Bagi IAW, rekonsiliasi boleh. Tapi tidak dengan cara mencampuri proses hukum yang sudah berjalan.

Kini publik bertanya: apakah hukum di Indonesia masih bisa berdiri sendiri? Atau sudah jadi “barang dagangan” politik?

(YL)