Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai capaian serta tantangan pembangunan daerah, sekaligus menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat transformasi ekonomi Lampung.

Gubernur menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih sangat ditopang oleh sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi hampir dua juta keluarga di Provinsi Lampung.

“Lampung berbeda dengan daerah lain di Sumatera yang banyak bertumpu pada sektor perkebunan. Di sini mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan komoditas pertanian telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah selama puluhan tahun,” ujar Gubernur.

Meski demikian, Gubernur mengakui keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang berperan penting dalam mendukung distribusi hasil pertanian.

Menurutnya, kebijakan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Berbagai indikator makro ekonomi juga menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen. Sementara itu, inflasi berada pada angka 1,25 persen atau menjadi salah satu yang terendah secara nasional. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami peningkatan hingga mendekati angka 130.

“Perbaikan harga komoditas pertanian berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Aktivitas ekonomi di daerah sentra pertanian pun tumbuh cukup signifikan,” jelasnya.

Dorong Hilirisasi dan Kawasan Industri

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk mempercepat hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mendorong pengembangan kawasan industri di lima wilayah strategis guna meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Namun, ia juga menyoroti sejumlah kendala regulasi ekspor yang masih menjadi hambatan, termasuk pada komoditas kopi yang harus melalui negara transit sebelum mencapai pasar tujuan. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing produk daerah.

Melalui Komisi VII DPR RI, Pemprov Lampung mengusulkan percepatan pembangunan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dukungan pembangunan infrastruktur kawasan berupa jalan akses, jaringan listrik, penyediaan air baku, serta fasilitas pengolahan limbah.

Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Pada sektor UMKM, Lampung saat ini memiliki sekitar 398 ribu pelaku usaha, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan perempuan.

Untuk meningkatkan daya saing, Pemprov Lampung mendorong penguatan kelembagaan melalui model klasterisasi dan agregasi produk agar UMKM lebih kompetitif, termasuk dalam menembus pasar ekspor.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong perluasan akses pembiayaan, legalitas usaha, digitalisasi, serta penguatan kemitraan antara UMKM dan industri besar.

Dalam sesi wawancara, Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan penataan UMKM berbasis komoditas singkong yang jumlah mereknya mencapai lebih dari 5.000. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi.

Sementara pada sektor ekonomi kreatif, pemerintah daerah memfokuskan pengembangan subsektor unggulan seperti kriya, kuliner, fesyen, konten digital, dan industri kreatif berbasis teknologi. Dukungan pelatihan sumber daya manusia, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, hingga pembangunan creative hub menjadi prioritas dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah.

Pariwisata Lampung Terus Tumbuh

Di sektor pariwisata, Gubernur mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata unggulan, pengembangan amenitas wisata, promosi nasional, serta penguatan desa wisata dan wisata bahari berbasis konservasi.

Lampung mencatat peningkatan signifikan kunjungan wisatawan nusantara dari 17 juta kunjungan pada 2024 menjadi 27 juta kunjungan pada 2025. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih terintegrasi.

Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi fokus pemerintah daerah, dengan empat calon KEK industri dan dua KEK pariwisata yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan.

DPR RI Apresiasi Capaian Lampung

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir.

“Apa yang disampaikan Gubernur menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan. Lampung memiliki potensi besar, tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI siap mendukung berbagai program strategis daerah yang menjadi ruang lingkup mitra kerja komisi.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menyampaikan bahwa sejumlah usulan Pemprov Lampung, termasuk pemberian insentif investasi seperti tax holiday, penguatan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, hingga hilirisasi produk lokal mendapat respons positif dari kementerian terkait.

“Kementerian pada prinsipnya mendukung pengembangan pariwisata Lampung, termasuk penguatan infrastruktur, promosi, dan hilirisasi produk lokal,” katanya.

Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan Lampung, sekaligus memperkokoh peran daerah sebagai lumbung pangan nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera.

(Redaksi| Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)