GLOBALMEDIAKENCANA | BANDAR LAMPUNG– Tingginya tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) menuai kritik tajam dari DPC Laskar Bandar Lampung. Organisasi ini menilai biaya perjalanan yang terus meningkat semakin memberatkan masyarakat, tanpa diimbangi keterbukaan informasi dan perbaikan layanan yang nyata.

Ketua DPC Laskar Bandar Lampung, Destra Yudha, S.H., M.Si, menegaskan kenaikan tarif yang dilakukan secara berkala hanya membebani pengguna jalan, tanpa penjelasan jelas mengenai dasar perhitungan maupun pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di lapangan.

“Masyarakat hanya menerima angka baru tanpa tahu rinciannya. Berapa besar biaya operasional? Bagaimana kondisinya jalan? Apakah standar layanan sudah terpenuhi? Semua ditutup-tutupi. Ini tidak adil,” tegasnya.

Berdasarkan aturan, penyesuaian tarif tol mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2022, dan melibatkan tiga pihak: Kementerian PU sebagai pemberi dasar hukum, BPJT yang mengevaluasi kelayakan investasi dan kinerja, serta PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (PT BTB) yang mengajukan usulan kenaikan. Namun, mekanisme ini dinilai menyisakan banyak celah.

Destra menyoroti sejumlah kelemahan krusial: data capaian SPM jarang dipublikasikan, proses evaluasi berjalan tertutup, uji publik hanya bersifat formalitas, kenaikan tarif tak sebanding dengan perbaikan fasilitas, serta mekanisme pengaduan lemah dan tidak berimbas pada kebijakan harga.

“Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ruang permainan dalam penetapan tarif. Kami tidak menuduh, tapi prosesnya harus dibuka sepenuhnya agar tidak ada lagi area abu-abu yang merugikan rakyat,” ujarnya.

Melalui pernyataan ini, Laskar Bandar Lampung mendesak:
✅ Kementerian PU dan BPJT mempublikasikan perhitungan tarif serta hasil evaluasi layanan secara terbuka
✅ PT BTB melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap proses uji publik
✅ Dibentuk tim pengawas independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil
✅ Dilakukan peninjauan ulang skema tarif agar lebih adil bagi warga yang menggunakan tol ini sebagai akses harian

Destra menegaskan kritik ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial.

“Kami mendukung infrastruktur yang memajukan daerah. Tapi dukungan itu hanya akan terjaga jika pengelolaannya transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

(*/Yolan).