GLOBALMEDIAKENCANA | JAKARTA– Pemerhati Kepolisian Poengky Indarti menegaskan kembali jurnalis adalah partner kepolisian, sekaligus mendesak Kapolres Metro Bekasi Kota dan Bid Propam Polda Metro Jaya menindaklanjuti video viral dugaan praktik percaloan dan pungutan tak resmi pengurusan SIM di Satpas Polres Metro Bekasi Kota.

“Jika benar apa yang disampaikan seseorang di medsos TikTok dengan akun @ujungpublik, saya berharap atensi cepat Kapolresta dan Kasat Lantas Polrestro Bekasi Kota terkait hal ini,” ujar Poengky, mantan Komisioner Kompolnas periode 2016-2020 dan 2020-2024, pada Rabu, (1/7/2026) malam.

Ia meminta pemeriksaan dilakukan serius, tuntas, dan transparan. “Segera menindaklanjuti dengan pemeriksaan serius untuk mengetahui kebenarannya, dan memproses pidana para pelakunya jika hasil pemeriksaan mengarah pada adanya tindak pidana,” tegasnya.

*Jika Ada Anggota Terlibat, Proses Kode Etik*

Poengky menekankan, bila dalam pemeriksaan ditemukan keterlibatan anggota Polri, maka yang bersangkutan harus diproses sesuai aturan.

“Jika ada anggota Kepolisian yang diduga terlibat, maka kepada yang bersangkutan juga harus diproses kode etik,” ujarnya.

Ia mengingatkan upaya pimpinan Polri memperbaiki sistem dan pelayanan jangan dikotori perilaku buruk oknum. “Citra Polri juga menunjukkan peningkatan. Janganlah dikotori dengan perilaku-perilaku buruk demi menguntungkan diri sendiri,” ungkapnya.

Video Viral: Calo Tawarkan SIM Tanpa Tes Rp700 Ribu 

Video berdurasi 7 menit 19 detik di akun TikTok @ujungpublik, (28/6), viral karena menampilkan pengakuan seseorang yang mengaku calo. Ia merinci tarif pembuatan SIM A Rp700.000 dan SIM C Rp670.000 dengan dalih “jalur khusus” tanpa tes. Hingga berita ini diturunkan, Kasatlantas dan Kapolres Metro Bekasi Kota belum memberikan klarifikasi.

Terpisah, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Kota Bekasi melalui Aiptu Eeng menyatakan akan meneruskan informasi ke pimpinan. “Siap, diteruskan ke Pimpinan,” tulis Eeng kepada wartawan, Selasa, (30/6) sore.

Ajak Masyarakat Tolak Percaloan

Poengky juga mengimbau masyarakat tidak melanggengkan praktik percaloan. “Saya juga berharap masyarakat segera melapor jika menjumpai penyelewengan seperti ini dan jangan sekali- kali ikut melanggengkan praktik percaloan karena Anda berarti sudah menyuburkan korupsi di negeri ini,” pungkasnya.

Di sisi lain, Poengky kembali mengingatkan prinsip keterbukaan Polri di era UU Pers.

“Media dan jurnalis adalah partner kepolisian. Tugas-tugas kepolisian akan terbantu dengan pemberitaan media, dan tugas media atau jurnalis akan terbantu dengan pemberian informasi oleh Kepolisian,” katanya.

Ia mendorong Humas Polri mengelola, menyebarkan informasi secara beretika, dan menjalin kemitraan media. “Publik mengharapkan Pimpinan Kepolisian bersikap profesional, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. (YL)