GLOBALMEDIAKENCANA | Banten – Gubernur Banten Andra Soni mendorong perluasan akses keuangan inklusif sebagai salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perluasan akses terhadap layanan keuangan harus diwujudkan melalui program yang konkret, terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten Tahun 2026, sekaligus Rapat Koordinasi Daerah TPAKD, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Negara, Kota Serang, Jumat (30/10/2026).

Dalam arahannya, Andra Soni menegaskan bahwa akses terhadap layanan tabungan, pembiayaan, asuransi, dan berbagai produk keuangan lainnya merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kemudahan memperoleh layanan keuangan dinilai dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

“Saya berharap rapat koordinasi ini tidak sekadar menjadi forum evaluasi, tetapi mampu menghasilkan program konkret, terukur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Banten,” ujar Andra Soni.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program inklusi keuangan tidak semata-mata diukur dari bertambahnya jumlah rekening masyarakat atau meningkatnya penyaluran kredit.

Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan dampak positif dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap program akses keuangan harus memiliki sasaran penerima yang tepat, sektor prioritas yang jelas, pendampingan memadai, serta tolok ukur dampak yang terarah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andra Soni memaparkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Pada triwulan II tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Banten tercatat mencapai 5,49 persen.

Sementara itu, realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp130,2 triliun, dengan dukungan sekitar 1,17 juta UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Menurutnya, potensi tersebut harus diimbangi dengan kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan konektivitas pasar agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Andra Soni juga meminta agar hasil Rapat Koordinasi Nasional TPAKD pada 22 Oktober 2026 di Jakarta, yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, segera ditindaklanjuti melalui program-program daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Banten.

“Kita harus menerjemahkannya menjadi program spesifik yang memiliki target, lokasi, penerima manfaat, sumber pembiayaan, penanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan yang jelas,” imbuhnya.

Selain perluasan akses keuangan, stabilitas harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat inflasi Provinsi Banten pada September 2026 tercatat sebesar 3,14 persen.

Andra Soni mengingatkan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Capaian ini patut disyukuri, tetapi TPID harus tetap waspada, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan terapkan komunikasi publik yang efektif,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh unsur TPAKD, TPID, dan TP2DD untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Sejumlah langkah strategis yang ditekankan meliputi penguatan struktur TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penetapan target peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat prioritas, serta peningkatan kolaborasi dan sistem pelaporan kepada Sekretariat Nasional.

Ia juga mendorong para bupati dan wali kota agar terlibat aktif dalam melakukan pemantauan serta evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

“Saya juga mendorong para bupati dan wali kota untuk aktif melakukan pemantauan serta evaluasi langsung ke lapangan,” tegasnya.

Menutup arahannya, Andra Soni berharap rapat pleno tersebut mampu menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai prioritas program, target capaian, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang terukur.

Ia menegaskan bahwa keberadaan TPAKD, TPID, dan TP2DD harus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, bukan sekadar menjadi forum koordinasi antarlembaga.

“Mari jadikan TPAKD, TPID, dan TP2DD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah kerja bersama yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Ibnu)