GLOBALMEDIAKENCANA |BANDARLAMPUNG — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen strategis untuk membangun ekonomi dari tingkat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Zulkifli Hasan menegaskan KDKMP tidak dibentuk sekadar sebagai tempat berjualan atau supermarket di tingkat desa. Koperasi tersebut memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur ekonomi yang dapat mendukung penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kopdes itu catat ya, bukan supermarket. Kopdes itu merupakan infrastruktur untuk menyalurkan seluruh barang-barang subsidi dan bantuan. Apakah beras, apakah pupuk, apakah gas 3 kilogram, SPHP, minyak goreng, seluruh bantuan melalui Kopdes ini. Pos juga melalui Kopdes. Kopdes nanti yang akan menyalurkan ke rumah masing-masing,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurut Zulkifli, keberadaan KDKMP di setiap desa diharapkan dapat membuat proses penyaluran berbagai program pemerintah menjadi lebih terarah dan mudah dijangkau masyarakat.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa, termasuk dalam memperkuat distribusi pangan dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Penguatan KDKMP dinilai penting agar desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu mengambil peran lebih besar dalam proses distribusi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat.

Arah kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat desa.

KDKMP diharapkan dapat menjadi off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat. Dengan demikian, hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai komoditas lokal dapat memiliki akses pasar yang lebih jelas.

Arah tersebut sejalan dengan pengembangan KDKMP di Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan pangan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan KDKMP harus mampu menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi desa, mempercepat hilirisasi potensi lokal, serta memastikan nilai tambah dari kekayaan desa dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Menurut Mirza, persoalan ekonomi desa selama ini salah satunya terjadi karena hasil produksi masyarakat lebih banyak keluar dalam bentuk bahan mentah. Kondisi tersebut membuat nilai tambah justru dinikmati di luar desa.

Karena itu, pemerintah daerah ingin mendorong agar KDKMP menjadi wadah pengembangan usaha sekaligus hilirisasi komoditas sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Lampung sendiri memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti singkong, padi, dan jagung yang produksinya berkontribusi terhadap kebutuhan pangan nasional.

Mirza mencontohkan desa yang memiliki produksi jagung dapat mengembangkan usaha pengolahan menjadi pakan ternak. Sementara daerah penghasil singkong dapat mengembangkan berbagai produk pangan olahan.

Begitu pula dengan desa penghasil padi yang dapat memperkuat fasilitas penggilingan sehingga gabah tidak harus keluar desa sebelum diproses menjadi beras.

“Dengan kekayaan sumber daya alam sebesar itu, seharusnya masyarakat desa kita sudah jauh lebih makmur,” ujar Mirza.

Pemprov Lampung, lanjutnya, berupaya mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan KDKMP melalui program Desaku Maju. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan sekaligus hilirisasi potensi ekonomi yang dimiliki setiap desa.

“Kalau kita memiliki jagung, maka kita dorong agar dapat diolah menjadi pakan ternak. Kalau kita memiliki padi, maka kita dorong agar fasilitas penggilingan atau rice milling dapat tersedia dan berkembang di desa-desa. Melalui Desaku Maju pengelolaannya akan diintegrasikan dengan KDKMP,” katanya.

Mirza juga menegaskan dukungan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terhadap percepatan pembangunan dan pengembangan KDKMP di Lampung.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga masyarakat menjadi faktor penting agar koperasi dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat ekonomi.

Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini berada di peringkat keempat secara nasional dalam pembentukan dan pembangunan KDKMP serta menjadi yang tertinggi di luar Pulau Jawa.

“Capaian ini tidak terlepas dari peran Forkopimda yang meyakini bahwa KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa,” kata Mirza.

Selain pertanian, pemerintah juga mendorong KDKMP menjadi wadah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi antara pelaku usaha lokal dengan pasar yang lebih luas.

Mirza menilai kemampuan kepala desa dalam membaca dan mengelola potensi wilayah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.

“Para Kepala Desa harus memiliki kemampuan dan seni dalam mengelola kekayaan yang ada di desanya masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP telah memasuki tahap finalisasi.

Menurut Yandri, lebih dari 35.000 gudang dan gerai sedang disiapkan. Setelah pembangunan, pemerintah akan melakukan proses validasi, verifikasi bangunan, hingga tahapan operasional koperasi.

“Kami ingin agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini kita kawal bersama-sama,” kata Yandri.

Ia menjelaskan KDKMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita keenam, yaitu membangun Indonesia dari desa dan dari bawah.

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemerataan ekonomi serta membantu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Yandri mengatakan desa memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional karena sebagian besar komoditas pangan berasal dari kawasan perdesaan.

Karena itu, penguatan koperasi yang terhubung dengan sektor produksi dan hilirisasi dinilai dapat menciptakan ekosistem ekonomi baru di desa.

Berbagai program seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, desa tematik, hingga program pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk terhubung dengan KDKMP melalui kolaborasi bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM.

Dengan konsep tersebut, KDKMP diharapkan mampu menjalankan fungsi yang lebih luas, mulai dari memperkuat distribusi pangan, menyalurkan bantuan dan barang subsidi, menyerap hasil produksi masyarakat, membuka akses pasar, hingga meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Penguatan KDKMP pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai program kelembagaan, tetapi benar-benar menjadi mesin ekonomi baru yang tumbuh dari desa dan mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

(Yol)