GLOBALMEDIAKENCANA | BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mulai mempercepat pembenahan basis data perlindungan sosial guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran. Dari total sasaran 833 ribu kepala keluarga (KK), pendataan digital saat ini baru menjangkau sekitar 97.800 KK atau 11,86 persen.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos), Pemkot Bekasi menargetkan cakupan pendataan mencapai 50 persen hingga penghujung 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dengan pembaruan data, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang dirugikan akibat ketidaksesuaian informasi kondisi sosial ekonominya.

“Jadi jelas, ketika dia ditolak jelas. Ketika dia potensi juga jelas. Jadi ke depan itu tidak ada lagi warga yang merasa dirugikan,” ujar Robert, Jumat (6/11/2026).

Menurutnya, selama ini masih ditemukan persoalan warga yang merasa layak memperoleh bantuan, tetapi tercatat dalam kelompok desil tinggi sehingga tidak memenuhi kriteria penerima bansos.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Dinsos mendorong pembaruan data secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan informasi yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

“Karena selama ini kan warga yang kemarin merasa bahwa tidak cocok, oh saya desilnya kok tinggi, saya tidak dapat bantuan. Nah, inilah saatnya pembenahan data,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Dinsos membuka peluang bagi masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar ikut melakukan pendaftaran secara mandiri. Saat ini, tercatat sekitar 400 ribu warga Kota Bekasi telah memiliki IKD.

Robert menjelaskan, pendataan tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Seluruh lapisan masyarakat perlu masuk dalam basis data agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh sebelum menetapkan status kelayakan penerima bantuan.

“Tidak, jadi justru nanti kan sistem yang melihat bahwa ini layak atau tidak layak,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pendekatan langsung bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital maupun tidak memiliki telepon genggam. Untuk itu, sekitar 13 ribu agen dilibatkan dalam proses pendataan.

Para agen tersebut berasal dari unsur pengurus RT dan RW, kader masyarakat, Karang Taruna, hingga Posyandu. Mereka diharapkan membantu warga mengakses layanan sekaligus memastikan proses pendataan menjangkau seluruh lingkungan.

Dinsos turut menggerakkan partisipasi masyarakat melalui gerakan Peduli Tetangga. Warga yang telah memiliki IKD didorong untuk membantu tetangga di sekitarnya agar tidak ada kelompok masyarakat yang luput dari pendataan.

“Bagi yang sudah punya IKD tadi, tolong menjadi agen. Karena apa? Karena tagline-nya tidak ada warga yang tertinggal. Mari peduli kepada tetangga,” ajak Robert.

Lebih jauh, hasil pendataan terhadap 833 ribu KK tersebut akan menjadi bagian dari basis data perlindungan sosial nasional yang terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah. Di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Disdukcapil, ATR/BPN, hingga data perpajakan.

Integrasi lintas instansi ini diharapkan mampu memperkuat proses verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penetapan penerima bantuan tidak semata-mata bergantung pada data administratif, tetapi juga didukung informasi yang lebih menyeluruh.

Pemkot Bekasi berharap percepatan pendataan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa ada warga yang tertinggal.

(Yolan)