GLOBALMEDIAKENCANA | JAKARTA – Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengarah pada pertanggungjawaban korporasi. Polri menetapkan 11 perusahaan sebagai tersangka, termasuk tiga perusahaan berstatus penanaman modal asing (PMA) yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan perkembangan penyidikan itu saat memberikan keterangan di Istana Negara, Rabu (21/10/2026). Ia menyebut penyidik masih menelusuri keterlibatan sejumlah korporasi lain yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Dari 11 perusahaan yang telah berstatus tersangka, tiga di antaranya merupakan perusahaan bermodal asing yang beroperasi di wilayah Kalimantan. Meski demikian, Polri belum mengumumkan identitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Penyidik juga masih mengurai dugaan keterlibatan korporasi dalam rangkaian kasus karhutla yang tengah ditangani. Sebelumnya, Polri telah mendalami 98 perkara yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan.

Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk memilah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan penanaman modal asing maupun korporasi dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa karhutla.

Perkembangan tersebut menambah sorotan terhadap aktivitas korporasi di kawasan rawan kebakaran hutan, terutama di Kalimantan. Namun, hingga kini, aparat belum membeberkan secara terbuka nama perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun rincian dugaan peran masing-masing pihak.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melontarkan peringatan keras terhadap pelaku pembakaran hutan. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk terorisme ekologis dan menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat menghadapi sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha.

Penetapan tersangka terhadap 11 korporasi kini menjadi salah satu perkembangan penting dalam penegakan hukum kasus karhutla. Publik menantikan keterbukaan aparat mengenai identitas perusahaan, bukti yang dikumpulkan, serta langkah hukum lanjutan terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.

(Jn)