GLOBALMEDIAKENCANA | KOTA BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi menyepakati rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bekasi.

Kesepakatan itu ditandai dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (27/10/2026). Agenda tersebut juga membahas persetujuan sejumlah Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir mendampingi Wali Kota Tri Adhianto. Dalam kesempatan itu, Harris menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat.

Menurut Harris, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen. Lebih dari itu, keputusan tersebut harus menjadi landasan bersama dalam menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRD Kota Bekasi yang telah mengikuti rangkaian pembahasan Raperda APBD 2027 hingga mencapai tahap persetujuan.

“Bentuk komitmen dan semangat kemitraan serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini modal utama untuk membangun Kota Bekasi pada masa yang akan datang, sehingga semua harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Harris.

Harris menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang. Proses pembahasannya membutuhkan pertimbangan matang agar kebijakan anggaran dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dengan disepakatinya rancangan anggaran tersebut, Pemkot Bekasi diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam merencanakan program pembangunan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Melalui kerja sama yang terarah, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Persetujuan Raperda APBD 2027 dan pembahasan Raperda menjadi Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memastikan kebijakan pembangunan Kota Bekasi berjalan secara terencana dan berkelanjutan.

(YL)