GLOBALMEDIAKENCANA | BANDAR LAMPUNG — Tata kelola keuangan dan kinerja program pemerintah daerah kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2026.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Entry Meeting pemeriksaan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Pemprov Lampung, Selasa (27/10/2026). Agenda ini menandai dimulainya pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah program dan belanja pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Menurut Marindo, capaian pembangunan yang telah diraih Lampung harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Ia mencontohkan keberhasilan provinsi tersebut meraih Mandaya Award 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.

Penghargaan itu, kata dia, menjadi salah satu indikator hasil kerja bersama pemerintah daerah dalam mendorong penanggulangan kemiskinan.

“Provinsi Lampung berhasil menempati peringkat pertama nasional dalam penanggulangan kemiskinan. Kita berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan secara tajam dari 11,6 persen pada Maret 2025 menjadi 9,3 persen pada Juni 2026, dan sukses mengentaskan lebih dari 200 ribu jiwa,” ujar Marindo.

Ia mengingatkan, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui program yang tepat sasaran, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, serta pengawasan yang konsisten.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menjelaskan bahwa pemeriksaan Semester II Tahun 2026 mencakup pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Terdapat lima sasaran strategis yang menjadi objek pemeriksaan, yakni kinerja ketahanan energi, kinerja ketahanan pangan jilid II, kinerja pengelolaan rumah sakit umum daerah (RSUD), kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, serta belanja daerah.

Menurut Nugroho, pemeriksaan tersebut membutuhkan dukungan data yang lengkap dan akurat dari setiap perangkat daerah terkait. Ketersediaan informasi yang tepat waktu akan membantu tim pemeriksa melakukan pengujian secara efektif.

BPK, lanjutnya, tetap menjalankan tugas berdasarkan prinsip independensi dan objektivitas. Karena itu, dukungan pemerintah daerah harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Menanggapi agenda pemeriksaan tersebut, Marindo meminta seluruh kepala OPD yang menjadi sasaran pemeriksaan segera menyiapkan kebutuhan administrasi dan data teknis. Ia juga menekankan pentingnya menunjuk personel yang memahami substansi program agar proses klarifikasi berjalan lancar.

“Saya minta seluruh Kepala OPD yang menjadi lokus pemeriksaan pada kelima agenda strategis ini untuk bersikap proaktif dan kooperatif. Pastikan ketersediaan data yang akurat, berikan akses informasi yang dibutuhkan secara cepat, dan tunjuk staf teknis yang benar-benar memahami substansi data agar tidak ada kendala komunikasi,” tegasnya.

Instruksi tersebut diharapkan dapat mencegah keterlambatan penyampaian dokumen maupun hambatan koordinasi antara perangkat daerah dan tim pemeriksa.

Pemprov Lampung juga menempatkan pemeriksaan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, turut meminta seluruh OPD menjaga kedisiplinan dalam memenuhi permintaan dokumen dari BPK. Ia menegaskan, Inspektorat akan mengoordinasikan proses pemeriksaan agar penyampaian informasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan perbedaan data.

Bayana juga mengingatkan agar komunikasi dengan tim pemeriksa dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan informasi dan menghindari keterlambatan yang dapat menghambat pemeriksaan.

“Inspektorat akan terus mengawal dan mengoordinasikan kelancaran proses pemeriksaan ini. Saya mengimbau agar seluruh dokumen, data pendukung, dan komunikasi dengan tim pemeriksa dikoordinasikan secara tertib melalui satu pintu,” ujarnya.

Melalui pemeriksaan ini, Pemprov Lampung diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan keuangan, meningkatkan efektivitas program strategis, serta memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK pun menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

(Yol)