GLOBALMEDIAKENCANA  | JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri kembali mengumumkan penetapan satu tersangka tambahan berinisial SU, sehingga jumlah tersangka dalam perkara tersebut kini bertambah menjadi empat orang.

Sebelum SU ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah lebih dahulu menetapkan tiga nama lainnya, yakni eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkapkan bahwa tiga tersangka selain SU saat ini telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, SU belum dapat ditahan lantaran kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan setelah mengalami stroke.

“Sampai saat ini jumlah tersangka sebanyak 4 orang. Tiga tersangka dilakukan penahanan di Mako Brimob, dan SU belum bisa ditahan karena sakit pascastroke,” kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (05/11/2026) malam.

Di balik penetapan tersebut, penyidik turut mengungkap dugaan keterlibatan SU dalam rangkaian aktivitas penyadapan. Berdasarkan hasil gelar perkara, SU diduga berperan sebagai pembina bagi dua tersangka lainnya, EH dan AS, dalam menjalankan aksi penyadapan sekaligus menghapus dokumen digital yang diduga merupakan hasil penyadapan.

SU diketahui pernah menduduki jabatan Kepala Bagian (Kabag) Monitoring di Bareskrim Polri. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, EH dan AS disebut selalu meminta persetujuan SU sebelum melakukan penyadapan maupun menghapus dokumen digital hasil kegiatan tersebut.

Untuk memperkuat konstruksi perkara, penyidik telah meminta keterangan dari 13 orang saksi serta memeriksa lima orang ahli. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang terjadi.

Di sisi lain, Polri juga mengambil langkah khusus untuk memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus guna mendalami berbagai informasi yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat.

“Pertama bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengar berbagai isu dan perkembangannya terkait info yang menjadi perhatian publik. Kapolri telah membentuk tim khusus dalam merespons info dan isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin Kabareskrim,” ujar Trunoyudo.

Ia menambahkan, proses pendalaman tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena harus melalui sejumlah tahapan pemeriksaan dengan mengedepankan ketelitian serta kepatuhan terhadap aturan hukum.

“Kedua proses pendalaman yang dilakukan timsus akan membutuhkan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum,” sambungnya.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi juga telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian agar tidak kehilangan fokus dalam menjalankan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolri menegaskan bahwa penanganan perkara yang turut menyeret sejumlah pejabat kepolisian tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Ia memastikan perkara itu tidak dilatarbelakangi kepentingan tertentu maupun persaingan internal di tubuh Korps Bhayangkara.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2), serta/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penetapan tersangka keempat tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan kasus yang menyita perhatian publik. Penyidik kini masih terus mendalami peran masing-masing pihak guna mengungkap secara utuh rangkaian dugaan penyadapan ilegal tersebut.

(YL)