GLOBALMEDIAKENCANA | BANDAR LAMPUNG – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung, Tri Wahyu Santosa, turut ambil bagian dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) yang membahas penguatan kerja sama kelembagaan lintas sektor untuk mendukung peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam penerapan KUHP dan KUHAP. Kegiatan tersebut digelar di Novotel Lampung, Kamis (05/11/2026).

Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi sejumlah instansi dan pemangku kepentingan untuk membangun koordinasi dalam menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, M. Hilal, secara langsung membuka kegiatan tersebut.

Dalam agenda pembahasan, peserta didorong untuk memperkuat pemahaman mengenai keterlibatan berbagai lembaga dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Hal ini seiring dengan penerapan KUHP dan KUHAP yang membutuhkan penyesuaian pola kerja, koordinasi, serta pembagian peran antarlembaga dalam sistem peradilan pidana.

Penguatan fungsi Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan tersebut. Dukungan lintas sektor dinilai memiliki peran penting, terutama dalam memastikan pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan dan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kehadiran Tri Wahyu Santosa dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan keterlibatan Rutan Kelas I Bandar Lampung dalam mendukung pembaruan sistem pemasyarakatan. Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk membangun pelaksanaan tugas yang lebih terarah, profesional, dan selaras dengan perkembangan regulasi.

Melalui Semiloka ini, seluruh peserta diharapkan dapat membangun kesepahaman serta memperkuat komitmen dalam menjalankan peran masing-masing. Kerja sama yang terjalin juga diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah konkret dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Rutan Kelas I Bandar Lampung berkomitmen mendukung transformasi penyelenggaraan pemasyarakatan melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan ketentuan perundang-undangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah bersama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Yol)