GLOBALMEDIAKENCANA | DENPASAR – Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ekosistem pendidikan yang berimbang antara sekolah negeri dan swasta mendapat pengakuan nasional. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dianugerahi BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha oleh Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan, dedikasi, serta kebijakan Rahmat dalam mendorong kemajuan pendidikan swasta. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta agar tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penghargaan yang tertuang dalam Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026 itu diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, yang mewakili gubernur.

Penyerahan berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS 2026 di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Rabu (11/11/2026).

Rahmat masuk dalam jajaran tujuh kepala daerah penerima BMPS Award tahun ini. Selain Gubernur Lampung, penghargaan serupa diberikan kepada Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam apresiasi tersebut adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menata Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Penataan penerimaan murid dinilai memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Sebab, distribusi peserta didik yang tidak seimbang antara sekolah negeri dan swasta berpotensi menimbulkan persoalan bagi lembaga pendidikan yang dikelola yayasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembenahan sistem penerimaan murid. Proses seleksi diarahkan agar berlangsung objektif, transparan, dan memiliki standar penilaian yang terukur.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Computer Assisted Test (CAT) untuk mendukung seleksi akademik. Melalui mekanisme ini, kemampuan calon murid dinilai berdasarkan hasil tes sehingga proses penerimaan diharapkan lebih terbuka dan mengurangi ruang subjektivitas.

Pada SPMB 2026, jalur domisili jenjang SMA juga menggunakan seleksi akademik berbasis CAT. Persyaratan domisili tetap menjadi ketentuan pendaftaran, sementara hasil tes akademik menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan.

Tidak hanya mengatur mekanisme seleksi, pemerintah juga menekankan pentingnya penerimaan murid sesuai kapasitas sekolah dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel).

Dengan demikian, sekolah negeri harus menjalankan penerimaan berdasarkan daya tampung yang tersedia, bukan memperbesar jumlah peserta didik di luar ketentuan demi menampung seluruh pendaftar.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan distribusi peserta didik. Calon murid yang tidak memperoleh tempat di sekolah negeri tetap memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta.

Di sisi lain, sekolah swasta selama ini menghadapi tantangan dalam mendapatkan murid baru. Berkurangnya jumlah peserta didik dapat memengaruhi kemampuan operasional yayasan, mulai dari pembiayaan kegiatan belajar mengajar hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan sarana pendidikan.

Karena itu, penataan penerimaan murid tidak hanya berkaitan dengan tata kelola sekolah negeri, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lembaga pendidikan swasta.

Persaingan memperoleh peserta didik masih menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah sekolah swasta. Dominasi sekolah negeri sebagai pilihan masyarakat membuat sebagian lembaga pendidikan swasta harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan jumlah murid.

Kondisi tersebut membutuhkan perhatian pemerintah agar kebijakan pendidikan tidak hanya menguntungkan satu kelompok penyelenggara pendidikan.

Sekolah negeri memang memiliki tanggung jawab menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, sekolah swasta juga memiliki kontribusi besar dalam memperluas kesempatan belajar dan mendukung program pencerdasan bangsa.

Oleh sebab itu, pemerataan pendidikan harus dibangun melalui kebijakan yang memperhatikan kapasitas seluruh satuan pendidikan.

Penataan daya tampung sekolah negeri, transparansi penerimaan murid, serta peningkatan kualitas sekolah swasta perlu berjalan beriringan. Dengan pola tersebut, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pendidikan tanpa mengorbankan keberlangsungan lembaga pendidikan lainnya.

Penghargaan BMPS Award 2026 pun menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan swasta, sehingga keduanya dapat berkembang dalam satu ekosistem pendidikan yang saling mendukung.

Penganugerahan BMPS Award 2026 menjadi bagian dari agenda Mukernas I BMPS 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS Nasional yang digelar pada 11–13 November 2026 di Bali.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. Sejumlah tokoh pendidikan turut hadir, di antaranya Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M., dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Dalam forum tersebut, BMPS membahas berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan swasta di tengah perubahan sistem pendidikan dan perkembangan teknologi.

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta coding menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Praktisi teknologi informasi dan pendidikan Prof. Dr. R. Eko Indrajit dijadwalkan memberikan perspektif mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Pembahasan lainnya menyangkut kolaborasi pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Forum ini juga mengagendakan pembahasan mengenai posisi sekolah swasta dalam Rapor Pendidikan bersama Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Toni Toharudin.

Peserta Mukernas turut mendapatkan kesempatan mempelajari praktik pengelolaan yayasan pendidikan dari BMPS Bali dan BMPS Jawa Barat.

Rangkaian kegiatan dijadwalkan berlanjut pada Jumat (13/11/2026), dengan agenda pembahasan kerja sama kelembagaan, penandatanganan nota kesepahaman antara BMPS Nasional dan DPP ASPERI, serta penyusunan rekomendasi hasil Mukernas.

Kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha yang diterima Gubernur Lampung memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan melalui sikap dan kebijakannya.

Dalam konteks pendidikan, keteladanan tersebut tidak hanya tercermin dari program yang dirancang, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat secara luas dan berkeadilan.

Penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pekerjaan membangun pendidikan belum selesai. Keberlangsungan sekolah swasta membutuhkan dukungan yang lebih menyeluruh, bukan semata-mata melalui pengaturan penerimaan murid baru.

Peningkatan kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana, penguatan tata kelola yayasan, hingga peningkatan kualitas pembelajaran tetap menjadi pekerjaan penting yang harus mendapat perhatian.

Ke depan, tantangan Pemerintah Provinsi Lampung adalah memastikan kebijakan yang telah ditempuh mampu memberikan dampak nyata terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Sebab, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari kemajuan sekolah negeri. Kualitas dan keberlangsungan sekolah swasta juga menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan pendidikan di Lampung.

Sinergi keduanya diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

(Yol)