CILEGON – Dugaan praktik pungutan yang memberatkan wali murid mencuat di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebonsari 1, Kota Cilegon, Banten. Seorang wali murid mengeluhkan adanya kewajiban pembayaran iuran sebesar Rp20.000 per siswa yang disebut berlaku bagi seluruh peserta didik, mulai dari kelas I hingga kelas VI.

Persoalan ini menjadi sorotan lantaran mekanisme pengumpulan dana, dasar penetapan nominal iuran, hingga peruntukan penggunaannya disebut belum mendapatkan penjelasan secara transparan kepada wali murid.

Berdasarkan keterangan seorang narasumber yang mengaku sebagai wali murid dan meminta identitasnya dirahasiakan, iuran tersebut bukan sekadar sumbangan sukarela, melainkan disebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap siswa.

“Semua murid, Pak, dimintai iuran dan itu wajib,” ungkap narasumber kepada tim Global Media Kencana.

Namun, persoalan yang lebih memprihatinkan muncul ketika narasumber mengaku pernah tidak sanggup memenuhi pembayaran iuran tersebut. Alih-alih diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi ekonominya, ia justru mengaku mendapatkan pengalaman yang dinilai tidak semestinya terjadi terhadap anaknya.

Menurut pengakuannya, uang jajan anaknya sebesar Rp10.000 dari total Rp12.000 yang diberikan orang tua disebut diambil oleh seorang guru karena iuran belum dibayarkan.

“Pernah juga waktu itu uang jajan anak saya diambil sama gurunya karena saya belum bayar iuran. Akhirnya anak saya jajan cuma Rp2.000, karena saat itu saya kasih uang jajan Rp12.000, Rp10.000-nya diambil sama guru, kata anak saya,” tuturnya.

Ia mengaku kecewa dan merasa tertekan dengan kejadian tersebut. Menurutnya, persoalan ketidakmampuan orang tua membayar iuran seharusnya tidak dibebankan kepada anak, apalagi sampai menyangkut uang jajan yang menjadi kebutuhan sehari-hari peserta didik.

“Di sini saya bingung dan merasa tertekan. Mengapa harus mengambil uang jajan anak saya hanya karena persoalan saya belum membayar iuran?” keluhnya.

Apabila keterangan tersebut terbukti benar, praktik penarikan iuran yang bersifat wajib dan mengikat di sekolah negeri patut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan pihak terkait.

Pasalnya, terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembiayaan pendidikan dasar serta membatasi praktik pungutan di lingkungan sekolah.

Pertama, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Kedua, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar secara tegas menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Ketiga, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya Pasal 10 ayat (2), mengatur bahwa penggalangan dana pendidikan harus berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Bahkan, Pasal 12 huruf b dalam peraturan yang sama secara tegas melarang Komite Sekolah, baik secara perseorangan maupun kolektif, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Perlu dipahami bahwa sumbangan pendidikan harus bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat. Sebaliknya, penarikan dana yang mewajibkan seluruh siswa membayar dengan nominal tertentu dapat memenuhi karakteristik pungutan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juga mengatur larangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan melakukan pungutan kepada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas munculnya informasi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon didorong untuk segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap mekanisme penarikan iuran di SDN Kebonsari 1.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan siapa pihak yang menginisiasi penarikan dana, apakah terdapat kesepakatan resmi melalui rapat wali murid atau Komite Sekolah, bagaimana mekanisme pengumpulan uang, serta ke mana dana tersebut dialokasikan.

Selain itu, dugaan pengambilan uang jajan siswa harus menjadi perhatian tersendiri. Jika benar terjadi, tindakan tersebut perlu ditelusuri secara serius karena berpotensi menyangkut perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak di lingkungan pendidikan.

Tim Global Media Kencana akan berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala SDN Kebonsari 1, Komite Sekolah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon guna memperoleh penjelasan mengenai dasar penetapan iuran Rp20.000 per siswa dan transparansi penggunaannya.

Pihak sekolah juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kebenaran dugaan pengambilan uang jajan siswa sebagaimana disampaikan narasumber.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, instansi berwenang diminta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dunia pendidikan semestinya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk tekanan finansial terhadap peserta didik. Jangan sampai persoalan pembiayaan sekolah justru menjadi beban psikologis bagi anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelayanan pendidikan secara layak.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.

(Ibnu – Global Media Kencana)