Banten, – Usai konferensi pers yang di gelar di Mapolda Banten, Heriadi selaku Kadiv Intelijen dan Investigasi GWI Pusat (Media Republika), bersama Dedi Kelana dari BPPKB Banten dan sejumlah anggota tim, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Cilegon, Polda Banten, atas keberhasilan mengungkap kasus perniagaan BBM ilegal di wilayah hukum Banten.

Mereka menilai langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum melalui tindakan yang tegas, cepat, dan berani dalam memberantas praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Dedi Kelana menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap dugaan aktivitas mafia migas yang masih beroperasi di sejumlah wilayah.

“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap setiap dugaan aktivitas mafia migas yang merugikan masyarakat dan negara. Jika masih ditemukan praktik serupa, kami tidak akan segan-segan melaporkannya kepada Polres Cilegon agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tegas Dedi Kelana.

Senada dengan itu, Heriadi menyampaikan bahwa GWI melalui fungsi investigasi dan kontrol sosial akan terus mengawal serta mengawasi berbagai bentuk dugaan pelanggaran hukum, khususnya penyalahgunaan dan perniagaan BBM ilegal.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti setelah adanya pengungkapan kasus. Aktivitas distribusi BBM harus tetap menjadi perhatian bersama agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

“Kami akan terus mengawal dan mengawasi segala bentuk dugaan pelanggaran hukum, baik terkait BBM ilegal maupun persoalan lainnya. Kami berharap aparat penegak hukum tetap konsisten melakukan penindakan tanpa pandang bulu demi melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Heriadi.

Keduanya berharap pengungkapan tersebut menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih mencoba menjalankan bisnis BBM ilegal. Sinergi antara kepolisian, organisasi masyarakat, insan pers, dan elemen masyarakat dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan aktivitas ilegal di lapangan.

Sebelumnya diberitakan dengan Judul “Mobil Boks Berisi 19 Jerigen Solar Diamankan Polres Cilegon ! Sopir Kabur, Asal-usul BBM Jadi Tanda Tanya”. Jumat (23/10/2026).

Dalam pemeriksaan awal yang dilakukan aparat, ditemukan 19 jerigen berkapasitas 35 liter dan satu galon bekas air mineral berkapasitas 18 liter yang dilaporkan berisi solar, di Link Jerang Barat, Karang Asem, Kecamatan Cibeber.

Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Cilegon. Petugas Unit Tipiter merespons laporan tersebut dan mendatangi lokasi dengan didampingi personel Polsek Cibeber.

Mobil boks beserta muatannya kemudian dibawa ke Polres Cilegon untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, sopir kendaraan dilaporkan melarikan diri dari lokasi dan hingga berita ini disusun belum diketahui keberadaannya.

Sebelumnya, Peristiwa ini bermula ketika Tim Gabungan Wartawan dan Ormas Banten yang dipimpin Ibnu, Kaperwil Banten Global Media Kencana, melakukan investigasi di wilayah Kecamatan Cibeber.

Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan sebuah mobil boks yang dicurigai membawa BBM jenis solar. Kecurigaan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penelusuran terhadap kendaraan dan muatan yang berada di dalamnya.

Kini Polda Banten mengungkapkan, delapan laporan polisi tersebut, petugas berhasil mengamankan 14 tersangka dengan peran berbeda-beda.

“Dari hasil penindakan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 6.036 liter BBM jenis Biosolar dan 409 liter Pertalite. Selain itu, diamankan pula 10 unit kendaraan, 86 jerigen, mesin Alkon, drum, selang, serta sejumlah perlengkapan lain yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas perniagaan BBM ilegal,” Ungkap Kapolda Banten Irjen. Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H. (2/11/2026).

Para tersangka selanjutnya diproses secara hukum dengan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun sebagaimana ketentuan pasal yang disangkakan. (Ibnu)