CILEGON – Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok iuran kegiatan sekolah di SD Negeri Kebonsari I, Kota Cilegon, mulai mendapat perhatian serius Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Menindaklanjuti informasi dan keluhan wali murid terkait penarikan iuran sebesar Rp20.000 per siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Tengku Heryansyah, memanggil Kepala SDN Kebonsari I, Nunung, untuk dimintai klarifikasi, Jumat (13/11/2026).

Pertemuan klarifikasi tersebut berlangsung di ruangan Suhada, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas). Agenda ini dilakukan guna menelusuri duduk persoalan sekaligus memastikan kebenaran informasi mengenai penarikan iuran yang sebelumnya dikeluhkan salah seorang wali murid.

Dalam pertemuan tersebut, Nunung menjelaskan bahwa uang sebesar Rp20.000 yang menjadi sorotan itu berkaitan dengan rencana partisipasi siswa dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ia membantah bahwa iuran tersebut bersifat wajib maupun dipaksakan kepada seluruh wali murid. Menurutnya, pemberian uang tersebut merupakan bentuk partisipasi sukarela melalui paguyuban.

“Memang saya sendiri bilang bahwa kita akan mengikuti kegiatan HUT PGRI ke paguyuban. Uang Rp20.000 itu tidak diwajibkan, tetapi siapa saja yang mau memberi dan tidak dipaksakan. Kita juga sudah memberitahu bahwa pada kegiatan HUT PGRI nantinya akan ada hadiah dari uang Rp20.000 tadi bagi para pemenang,” ujar Nunung.

Selain persoalan iuran kegiatan HUT PGRI, klarifikasi juga menyinggung informasi dari wali murid yang menyebutkan bahwa uang tersebut diduga akan digunakan untuk kepentingan guru yang memasuki masa pensiun.

Menanggapi informasi itu, Nunung secara tegas membantah bahwa pengumpulan uang tersebut diperuntukkan bagi acara perpisahan atau pemberian kejutan kepada guru yang akan pensiun.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sempat berpikir apakah informasi mengenai iuran untuk guru pensiun tersebut berkaitan dengan dirinya, mengingat dirinya termasuk pihak yang akan memasuki masa pensiun.

“Saya sudah rapatkan para guru, dan saya juga sempat berpikir apa jangan-jangan iuran guru yang akan pensiun itu ditujukan untuk kejutan saya, karena yang akan pensiun itu saya. Saya sampaikan tidak usah memikirkan saya, saya sudah dapat gaji dari pemerintah,” terangnya.

Persoalan yang tidak kalah serius adalah pengakuan salah seorang wali murid yang sebelumnya mengeluhkan dugaan pengambilan uang jajan anaknya sebesar Rp10.000 oleh oknum guru lantaran orang tuanya belum membayar iuran.

Keluhan tersebut menjadi perhatian dalam proses klarifikasi karena menyangkut hak dan perlindungan peserta didik di lingkungan sekolah.

Nunung mengaku tidak percaya apabila ada tenaga pendidik yang tega mengambil uang jajan siswa hanya karena orang tuanya belum memberikan iuran.

“Saya pastikan tidak ada guru yang setega itu kepada murid, apalagi mengambil uang jajan. Saya tidak percaya. Saya akan tegur gurunya,” tegas Nunung.

Meski demikian, pernyataan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Klarifikasi dari kepala sekolah belum dengan sendirinya menjawab seluruh keluhan wali murid.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Tengku Heryansyah, menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari persoalan tersebut dan mempersiapkan langkah konkret guna memastikan kebenaran dugaan yang berkembang di masyarakat.

Ia juga mengapresiasi informasi yang disampaikan rekan-rekan media karena dinilai menjadi bagian penting dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

“Setelah kita pelajari, kita akan mempersiapkan langkah-langkah konkret guna memastikan adanya dugaan tersebut. Adanya informasi dugaan ini, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan bahwa informasi seperti ini sangat penting bagi kami. Jika memang ada guru yang seperti itu, kami juga akan melaporkan sesuai peraturan yang berlaku,” ungkap Tengku.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Dinas Pendidikan tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas klarifikasi administratif, melainkan perlu ditindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Dalam konteks regulasi, persoalan ini perlu dicermati dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa penggalangan dana oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Sementara Pasal 12 huruf b melarang Komite Sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Selain itu, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan jaminan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dengan demikian, apabila suatu iuran benar-benar bersifat wajib, ditentukan nominalnya, dan disertai tekanan kepada peserta didik atau orang tua, mekanisme tersebut patut dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terlebih, apabila benar terdapat tindakan pengambilan uang jajan siswa akibat orang tua belum membayar iuran, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sekolah harus menjadi tempat yang menjamin keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hak setiap anak tanpa membedakan kondisi ekonomi keluarganya.

Kini, masyarakat menunggu langkah nyata Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk memastikan apakah iuran Rp20.000 tersebut benar-benar bersifat sukarela sebagaimana disampaikan kepala sekolah, serta menelusuri kebenaran dugaan pengambilan uang jajan siswa.

Tim Global Media Kencana akan terus mengawal perkembangan persoalan ini hingga terdapat kejelasan, transparansi, dan tindak lanjut dari pihak berwenang.

(Ibnu)