GLOBALMEDIAKENCANA | SURABAYA – Proses pencarian jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali menjadi sorotan publik. Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI) meminta Pemerintah Kota Surabaya memastikan seleksi kali ini berjalan lebih berkualitas dengan mengutamakan aspek konservasi sebagai salah satu indikator utama penilaian calon pimpinan.

Permintaan tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kota Surabaya kembali membuka tahapan seleksi direksi KBS untuk ketiga kalinya. Menurut APECSI, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menghadirkan pemimpin yang mampu memperbaiki tata kelola sekaligus menjaga peran Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi satwa liar.

Koordinator APECSI, Singky Soewadji, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam surat tersebut, APECSI memberikan sejumlah rekomendasi agar proses seleksi tidak hanya berorientasi pada kemampuan administratif maupun manajemen perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak calon dalam bidang konservasi dan perlindungan satwa.

Menurut Singky, karakter seorang pemimpin KBS harus mencerminkan kepedulian terhadap pelestarian satwa liar. Kemampuan mengelola organisasi memang penting, namun pemahaman mengenai konservasi dinilai tidak boleh dikesampingkan karena menjadi bagian dari tanggung jawab utama kebun binatang modern.

APECSI menilai persoalan yang pernah terjadi di lingkungan KBS, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pakan satwa, menjadi bukti perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan. Dugaan kasus tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan sehingga potensi penyalahgunaan wewenang sulit terdeteksi sejak dini.

Tak hanya itu, organisasi pecinta satwa tersebut juga menyoroti struktur organisasi yang dinilai kurang ideal. Perangkapan beberapa jabatan penting oleh satu orang, mulai dari direktur utama hingga merangkap fungsi direktur operasional dan direktur keuangan, dianggap dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian internal serta memperbesar risiko terjadinya penyimpangan.

Di sisi lain, APECSI melihat peran Dewan Pengawas belum berjalan secara optimal. Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan KBS serta lamanya proses pengisian jabatan direksi dinilai ikut memengaruhi efektivitas pengelolaan lembaga tersebut.

Berdasarkan pengalaman seleksi sebelumnya, APECSI menilai belum banyak calon yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang konservasi satwa liar. Padahal, Surabaya dan wilayah Jawa Timur memiliki banyak akademisi, peneliti, dokter hewan, hingga praktisi konservasi yang dinilai memiliki kapasitas untuk ikut menentukan arah pengelolaan KBS.

Untuk itu, APECSI mengusulkan agar panitia seleksi melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi maupun praktisi lingkungan hidup sebagai bagian dari tim penilai. Selain memperkuat proses seleksi, organisasi tersebut juga mengusulkan agar unsur pakar konservasi diberikan ruang dalam jajaran Dewan Pengawas Perumda Kebun Binatang Surabaya.

APECSI berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya. Dengan proses seleksi yang lebih transparan, objektif, dan melibatkan ahli konservasi, diharapkan Direksi KBS yang terpilih nantinya mampu memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan fungsi Kebun Binatang Surabaya sebagai pusat konservasi, edukasi, penelitian, dan perlindungan satwa liar. (YL)