GLOBALMEDIAKENCANA | BANDAR LAMPUNG – Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi perhatian publik. Fenomena ini memunculkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan dan integritas moral di institusi pendidikan.

Pengamat sekaligus akademisi hukum dan sosial, H. Wahyudi, SE, menilai dosen yang melakukan pelecehan seksual bukan sekadar melanggar etika profesi, tetapi juga mengkhianati tanggung jawab moral sebagai pendidik. Bahkan, dampak kejahatan tersebut dinilai dapat meninggalkan luka yang jauh lebih panjang dibandingkan kerugian materi akibat tindak pidana korupsi.

Menurutnya, korupsi memang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Namun, pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pendidik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan, terlebih ketika pelaku memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk menekan korban.

Dosen memiliki otoritas akademik dan relasi kuasa terhadap mahasiswa. Posisi tersebut semestinya digunakan untuk membimbing, melindungi, dan menciptakan ruang belajar yang aman. Sebaliknya, ketika kewenangan itu disalahgunakan untuk melakukan pelecehan, kampus justru berubah menjadi ruang yang mengancam keselamatan dan martabat mahasiswa.

Persoalan tidak berhenti ketika peristiwa pelecehan terungkap. Di tengah derasnya arus informasi digital, korban juga berhadapan dengan risiko penyebaran identitas, potongan percakapan, pemberitaan, hingga berbagai komentar di media sosial.

Jejak digital yang tidak terkendali berpotensi menjadi beban psikologis berkepanjangan. Setiap kali kasus kembali diperbincangkan, korban dapat mengalami trauma berulang atau retraumatisasi.

Tidak jarang, korban justru menghadapi stigma, penghakiman publik, hingga victim blaming. Situasi ini semakin memperberat tekanan mental dan dapat memengaruhi kehidupan sosial, pendidikan, bahkan masa depan mereka.

Karena itu, penanganan kasus pelecehan seksual tidak boleh hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku. Perlindungan identitas, pemulihan psikologis, dan keberlanjutan pendidikan korban juga harus menjadi prioritas.

H. Wahyudi juga menyoroti dampak pelecehan seksual terhadap reputasi perguruan tinggi. Menurutnya, kampus dibangun sebagai pusat ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta pengembangan nilai-nilai moral dan integritas.

Ketika seorang dosen terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran individu. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan tata kelola institusi pendidikan ikut dipertaruhkan.

Reputasi almamater yang dibangun selama puluhan tahun dapat tercoreng akibat tindakan oknum pendidik. Lebih jauh, mahasiswa dan orang tua bisa kehilangan kepercayaan terhadap jaminan keamanan di lingkungan kampus.

“Menjaga nama baik kampus bukan berarti menutupi kesalahan oknum pendidik. Justru integritas institusi diuji dari keberanian mengungkap dan menindak pelanggaran secara transparan,” demikian substansi kritik yang disampaikan.

Untuk mencegah berulangnya kasus serupa, institusi pendidikan didorong menerapkan kebijakan nol toleransi atau zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

Ada sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian pihak rektorat dan kementerian terkait.

Pertama, menjatuhkan sanksi tegas terhadap dosen yang terbukti melakukan pelecehan seksual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme disiplin yang berlaku.

Kedua, memastikan proses penanganan tidak berhenti pada sanksi etik internal. Apabila terdapat unsur tindak pidana, kasus harus diproses melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, menyediakan pendampingan hukum, serta memastikan layanan pemulihan psikologis tanpa membebani korban.

Keempat, memperkuat sistem pengawasan internal dan menyediakan saluran pengaduan yang aman, independen, serta mudah diakses mahasiswa.

Menurut H. Wahyudi, perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat tumbuhnya intelektualitas sekaligus pembentukan karakter generasi bangsa, bukan ruang yang memberikan kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, menjaga kehormatan almamater tidak bisa dilakukan dengan membungkam korban atau menyembunyikan persoalan demi mempertahankan citra institusi.

Sebaliknya, kampus harus berani melakukan pembenahan, menindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti, dan memastikan tidak ada korban yang dibiarkan menghadapi trauma sendirian.

Sebab, kehormatan sebuah universitas bukan diukur dari seberapa kuat kampus mempertahankan citranya di hadapan publik, melainkan dari keberaniannya menegakkan keadilan, melindungi mahasiswa, dan membersihkan lingkungan akademik dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

(Yl)

Sumber: H. Wahyudi, SE