GLOBALMEDIAKENCANA | BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Kemudahan akses, kecepatan layanan, transparansi, keramahan petugas, hingga kepastian proses dinilai perlu menjadi perhatian agar masyarakat mendapatkan pengalaman pelayanan publik yang lebih baik.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ketika membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026). Rakorda kali ini mengangkat tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”

Dalam forum tersebut, Mirza menempatkan kualitas pelayanan sebagai salah satu hal yang berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, Samsat memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu unit pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap hari.

Ia menyebut aktivitas pelayanan Samsat rata-rata mencapai sekitar 5.000 masyarakat setiap harinya. Kondisi tersebut membuat pengalaman yang diterima setiap wajib pajak dapat turut membentuk pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah.

“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” ujar Mirza.

Karena itu, Mirza meminta pembenahan pelayanan dilakukan sebelum pemerintah menuntut peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ia menilai pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan proses pelayanan berjalan mudah, jelas, transparan dan memberikan kepastian kepada wajib pajak.

“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” tegasnya.

Mirza juga meminta jajaran pemerintahan menjadikan budaya melayani sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, aparatur negara memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” katanya.

Ia kemudian menghubungkan peningkatan kualitas pelayanan dengan perkembangan berbagai sektor ekonomi daerah. Menurut Mirza, budaya pelayanan yang baik dapat mendukung terbentuknya ekosistem yang lebih kondusif bagi sektor pariwisata, UMKM hingga perhotelan.

“Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.

Selain persoalan pelayanan, Rakorda juga menjadi ruang bagi pemerintah membahas optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pendapatan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Mirza menjelaskan karakteristik ekonomi Lampung yang bertumpu pada sektor pertanian membuat pemerintah daerah memiliki tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan sumber pendapatan. Dalam konteks tersebut, penerimaan dari kendaraan bermotor menjadi salah satu komponen pendapatan yang perlu dikelola secara maksimal.

Ia turut menyoroti kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan di Lampung. Menurutnya, provinsi ini memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan maupun pemeliharaan.

Kondisi tersebut, kata Mirza, menunjukkan adanya keterkaitan antara kepatuhan membayar pajak, kemampuan fiskal pemerintah dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, ia meminta jajaran Samsat dan Bapenda bekerja lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan.

“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.

Di sisi lain, Mirza menyadari bahwa persoalan pembangunan infrastruktur juga berkaitan dengan ekspektasi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik sekaligus memastikan pelayanan publik terus diperbaiki.

“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Gubernur mendorong penguatan kerja bersama antara Samsat, Bapenda, pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja serta unsur terkait lainnya. Kolaborasi dinilai penting agar pelayanan dan pengelolaan penerimaan kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif.

Selain memperkuat sinergi, ia meminta agar inovasi pelayanan terus dikembangkan. Penyederhanaan proses birokrasi, evaluasi berkala, peningkatan mutu layanan serta pemanfaatan teknologi digital disebut menjadi bagian yang perlu terus didorong.

“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” kata Mirza.

Ia menegaskan, penerimaan yang bersumber dari kewajiban perpajakan pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan dan pemeliharaan jalan.

“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung sekaligus Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda 2026 diarahkan bukan hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan program, tetapi juga menyatukan strategi antarunsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Samsat.

Menurut Saipul, forum tersebut menjadi momentum untuk melihat capaian yang telah berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus menyusun langkah bersama dalam meningkatkan profesionalitas pelayanan Samsat di seluruh wilayah Lampung.

“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.

Ia berharap hasil Rakorda dapat memperkuat keseragaman langkah seluruh unsur Samsat dalam meningkatkan mutu pelayanan dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Selain itu, optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ serta PNBP diharapkan dapat dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat antarinstansi terkait.

(YL)