GLOBALMEDIAKENCANA | BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memperluas digitalisasi perlindungan sosial untuk mendorong penyaluran bantuan pemerintah yang lebih tepat sasaran. Melalui program Perlindungan Sosial Digital (PERLINSOS), masyarakat dapat mengakses layanan pendaftaran dan verifikasi bantuan sosial secara mandiri maupun dengan pendampingan agen.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.9.2/Kep.477-Dinsos/X/2026 dan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 400.9.10/121/Dinsos.Linjamsos tentang Pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial.

Kota Bekasi menjalankan program ini setelah ditetapkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sebagai salah satu daerah percontohan perluasan digitalisasi bantuan sosial.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono membentuk tim pelaksana untuk mengoordinasikan penerapan program tersebut. Tim dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bekasi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pelaksanaan program juga menjangkau tingkat kewilayahan. Camat bertugas sebagai koordinator wilayah, lurah menjadi penghubung, sedangkan kepala seksi kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan kelurahan mengoordinasikan kegiatan lapangan.

Selain itu, Pemkot Bekasi melibatkan ASN, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, kader Posyandu, Karang Taruna, serta pengurus RT dan RW sebagai Agen Perlindungan Sosial (PERLINSOS).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran bantuan sosial, terutama bagi warga yang mengalami kendala dalam mengakses layanan digital.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian menjelaskan, sistem pendataan penerima bantuan sosial mengalami perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Selama ini, perlindungan sosial dilakukan melalui DTKS. Kini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam desil 1 hingga desil 10,” jelas Robert.

Ia mengatakan, perubahan sistem pendataan tersebut menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang merasa pengelompokan desilnya belum mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Perubahan data ini menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi warga yang merasa penetapan desilnya belum sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data menjadi hal penting agar bantuan sosial dapat diberikan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Robert menambahkan, digitalisasi perlindungan sosial diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendaftaran bantuan sosial.

“Melalui sistem Perlindungan Sosial Digital, masyarakat diharapkan dapat melakukan pendaftaran dan verifikasi bantuan sosial secara mandiri maupun melalui agen pendamping. Dengan begitu, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap proses layanan perlindungan sosial,” katanya.

Ia menegaskan, proses pendataan dan verifikasi menjadi bagian penting untuk mendukung ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Prinsipnya, masyarakat yang memenuhi persyaratan berhak menerima bantuan sosial sesuai ketentuan. Sebaliknya, bantuan tidak seharusnya diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima,” tegas Robert.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bekasi per 18 Oktober 2026, jumlah keluarga yang telah mendaftar melalui PERLINSOS Digital mencapai 17.339 kepala keluarga (KK). Sebanyak 4.201 KK mendaftar secara mandiri, sementara 13.138 KK lainnya dibantu agen.

Jumlah tersebut baru mencakup sekitar 2,08 persen dari total 833.714 KK di Kota Bekasi. Perluasan sosialisasi dan pendampingan pun menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada pendaftaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercatat 16.378 KK telah mengajukan pendaftaran. Dari jumlah tersebut, 7.670 KK masuk kategori potensi layak, 8.676 KK tercatat tidak layak, dan 32 KK masih dalam proses verifikasi.

Sementara itu, pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 16.079 KK. Rinciannya, 8.370 KK masuk kategori potensi layak, 7.677 KK tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi.

Dinas Sosial juga mencatat sebanyak 5.797 agen telah terdaftar dalam program PERLINSOS. Namun, jumlah agen yang aktif memberikan pelayanan di lapangan baru mencapai 1.326 orang.

Berdasarkan persebaran wilayah, Kecamatan Bekasi Utara mencatat jumlah pendaftar tertinggi dengan 2.873 KK, disusul Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 2.110 KK dan Kecamatan Rawalumbu sebanyak 1.877 KK.

Pemkot Bekasi mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial agar memanfaatkan layanan pendaftaran tersebut dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Warga dapat mendaftar secara mandiri melalui portal resmi Kementerian Sosial di https://perlinsos.kemensos.go.id/ atau meminta pendampingan agen PERLINSOS maupun petugas kelurahan dan kecamatan dengan membawa dokumen kependudukan yang sah.

Melalui penerapan PERLINSOS Digital, Pemkot Bekasi berharap akses layanan semakin mudah, proses verifikasi data semakin baik, dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan serta tepat sasaran.

(Yola)