GLOBALMEDIAKENCANA | JAKARTA — Perang terhadap judi online dan penipuan digital memasuki babak baru. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri memperkuat kerja sama untuk membongkar jaringan kejahatan siber, termasuk praktik judi online lintas negara yang kian meresahkan masyarakat.

Kolaborasi tersebut menggabungkan pemutusan akses terhadap konten bermasalah, langkah pencegahan, hingga penindakan hukum terhadap pelaku. Kedua institusi juga menyoroti pentingnya menjaga infrastruktur telekomunikasi agar tidak menjadi sasaran kejahatan yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pemberantasan judi online membutuhkan langkah bersama karena persoalannya tidak lagi sebatas peredaran konten di internet. Jaringan pelaku dapat beroperasi lintas wilayah, bahkan lintas negara, sehingga penanganannya memerlukan dukungan aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan Meutya seusai bertemu Kapolri Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Menurut Meutya, laporan masyarakat menunjukkan bahwa ancaman di ruang digital semakin beragam. Selain judi online, aduan juga berkaitan dengan penipuan daring, jual beli data pribadi, pornografi, perundungan, misinformasi, hingga penyebaran berita bohong.

“Dengan kolaborasi yang lebih kuat lagi ke depan, kita dapat menekan angka judi online di Tanah Air. Ini juga salah satu masukan yang amat besar kita terima dari masyarakat,” ujar Meutya.

Ia menilai Komdigi tidak dapat menangani seluruh persoalan tersebut secara mandiri. Karena itu, penguatan kerja sama melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Polri menjadi bagian penting untuk menyatukan upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Meutya turut mengapresiasi langkah Polri dalam menangani dugaan pusat operasional judi online yang memiliki jaringan lintas negara. Penindakan terhadap jaringan semacam ini dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus menekan dampak perjudian digital terhadap masyarakat.

“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang belum genap satu bulan, namun sudah terjadi penanganan terhadap salah satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, tetapi juga lintas negara,” katanya.

Bagi pemerintah, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan membatasi akses masyarakat terhadap situs tertentu. Penanganan juga perlu menyasar jaringan di balik operasionalnya, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan penipuan digital dan penyalahgunaan data.

Di luar persoalan judi online, Komdigi dan Polri juga menyoroti pencurian kabel serta perangkat base transceiver station (BTS). Tindakan tersebut dapat mengganggu jaringan telekomunikasi dan menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan komunikasi maupun internet.

Meutya mengapresiasi penanganan hukum yang dilakukan aparat terhadap kasus pencurian perangkat telekomunikasi. Ia menegaskan, perlindungan infrastruktur digital menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas layanan publik di berbagai daerah.

Gangguan terhadap jaringan telekomunikasi bukan sekadar persoalan kerugian material. Dampaknya dapat meluas pada aktivitas masyarakat, komunikasi darurat, hingga kelancaran pelayanan yang bergantung pada konektivitas internet.

Kapolri Suyudi Ario Seto menilai perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat dan respons penegakan hukum yang cepat. Ia menyoroti penipuan daring, judi online, serta love scam atau penipuan berkedok hubungan asmara sebagai bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Suyudi, pelaku kejahatan digital memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjangkau korban dengan berbagai modus. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga perlu memperkuat pencegahan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban.

“Kejahatan-kejahatan di ruang digital ini bisa kita eliminasi. Bisa kita lakukan upaya-upaya yang cepat. Karena ini terus terang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat,” tegas Suyudi.

Ia juga menyoroti penyebaran hoaks yang berpotensi memicu keresahan publik. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan langkah penanganan yang kuat, termasuk dukungan regulasi yang memadai agar penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum.

Sinergi Komdigi dan Polri diharapkan tidak berhenti pada pertemuan antarlembaga. Penguatan kerja sama yang telah dilakukan melalui MoU pada April lalu menjadi landasan untuk meningkatkan koordinasi dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital.

Meutya dan Suyudi sama-sama menekankan pentingnya kerja bersama untuk menjawab keresahan masyarakat, mulai dari pemberantasan judi online, penanganan penipuan digital, perlindungan data, hingga pengamanan infrastruktur telekomunikasi.

Pemerintah dan aparat penegak hukum kini menghadapi tantangan untuk memastikan ruang digital tidak menjadi tempat yang leluasa bagi pelaku kejahatan. Kecepatan penindakan, efektivitas pencegahan, serta perlindungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keamanan digital nasional.

(Jun)