GLOBALMEDIAKENCANA | Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung memperkuat konsolidasi organisasi dan mempercepat hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan petani.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Jumat (31/7/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, pengurus DPD dan DPC HKTI se-Lampung, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta para pemangku kepentingan di bidang pertanian.

Dalam Musda tersebut, peserta secara resmi memilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Provinsi Lampung periode 2026–2031. Pada kesempatan yang sama, HKTI juga melantik pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa HKTI memegang peran strategis dalam pembangunan daerah karena sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Lampung. Dari luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan. Sebanyak 1,6 juta kepala keluarga menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut.

Menurut Mirza, berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani mulai memberikan dampak nyata. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, meningkatnya harga jagung, kopi, dan singkong, serta sejumlah program pendukung pertanian berhasil meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

“Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, mulai dari penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di wilayah pedesaan,” kata Mirza.

Untuk memperkuat sektor pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan sejumlah program strategis. Program tersebut meliputi penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer), pembangunan silo penyimpanan hasil panen di tingkat kecamatan, serta pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.

“Petani tidak mungkin maju tanpa hilirisasi. Hilirisasi membutuhkan dukungan pengusaha yang memiliki daya saing tinggi. Kita harus mampu menguasai pasar global dengan biaya produksi yang efisien dan kapasitas produksi yang besar,” tegas Mirza.

Ia berharap Musda HKTI mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperjuangkan harga yang menguntungkan petani, mempercepat hilirisasi, sekaligus menyiapkan generasi muda sebagai pelaku pertanian modern menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, H. Abdul Kadir Karding, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Nasional, menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

“Presiden memandang swasembada pangan sebagai sebuah ideologi. Pertanian bukan hanya menghasilkan komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi sektor strategis yang menentukan hajat hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga harga sekaligus meningkatkan produksi di tingkat petani,” ujar Abdul Kadir.

Abdul Kadir juga memastikan Badan Karantina Nasional akan mempercepat layanan ekspor berbagai komoditas unggulan Lampung, seperti gula, jagung, dan tapioka. Selain itu, Badan Karantina akan meluncurkan program Sahabat Karantina untuk mendampingi perusahaan dalam memenuhi standar mutu internasional, termasuk aspek biosecurity dan traceability.

“Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Urusan karantina dan ekspor harus berjalan cepat selama produk memenuhi standar keamanan dan ketentuan negara tujuan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, HKTI, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar internasional, serta mendorong kesejahteraan petani Lampung secara berkelanjutan. (*/YL)