GLOBALMEDIAKENCANA  | Bandar lampung– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal arah pembangunan daerah melalui partisipasi aktif di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026. Acara yang menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2027 ini digelar di Balai Keratun, Senin (13/4), dan dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan dan anggota legislatif.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., hadir didampingi oleh Wakil Ketua I Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, S.Ag., M.Pd., Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M., serta Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M. Kehadiran ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran yang memuat sebanyak 483 usulan aspirasi yang telah dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota di Lampung. Data ini menjadi bahan strategis yang akan diakomodir dalam rencana pembangunan tahun depan.

“Kami memastikan suara masyarakat didengar dan diakomodir. Dari seluruh aspirasi yang masuk, dominasi kebutuhan tertuju pada perbaikan infrastruktur dasar, terutama yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian,” ujar Ahmad Giri Akbar.

Menurutnya, permasalahan klasik berupa banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau masih menjadi pekerjaan rumah utama. Oleh karena itu, perbaikan dan pembangunan sistem irigasi yang terintegrasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas lahan.

“Permasalahan utamanya ada pada sistem saluran air. Penanganannya tidak bisa parsial, harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kami juga mendesak percepatan penyelesaian proyek strategis nasional seperti Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga demi menjamin ketahanan pangan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., menekankan bahwa Musrenbang ini menjadi instrumen vital untuk menyelaraskan rencana pusat dan daerah. Fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, hingga hilirisasi ekonomi.

Hal senada disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., yang menegaskan bahwa pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sehingga dukungan infrastruktur mutlak diperlukan untuk menyejahterakan petani.

Dengan tersusunnya dokumen perencanaan ini, DPRD Lampung berkomitmen untuk terus mengawal proses selanjutnya. Mulai dari tahap pembahasan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan, agar setiap program berjalan tepat sasaran, efektif, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.(*)